*this article is written as a joint project of Himiespa’s Intellectual and External division
*written by M. Alif Timur Ghifari and Nadia Fitriani
Beberapa minggu ini, kerap terjadi demonstrasi-demonstrasi yang bertujuan untuk menolak wacana kenaikan BBM per satu April. Mulai dari union buruh sampai mahasiswa turun ke jalanan untuk menyuarakan pendapat. Mereka sepakat bahwa kenaikan BBM akan berdampak buruk pada rakyat kecil. Menurut mereka, wacana tersebut harus digagalkan. Melalui tulisan ini, kami dari Himiespa mencoba untuk menjelaskan latar belakang terjadinya permasalahan ini, serta mengapa tidak terjadinya pengurangan subsidi bbm berpotensi buruk bagi negara.
Katalis harga minyak dunia : Produksi yang tidak bertambah serta situasi panas di Iran
Untuk mengerti dengan detail sebuah masalah, kita harus mengerti juga apa yang menyebabkan masalah tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh dari US Energy Information Administration (EIA-red), dari tahun 1983 sampai tahun 2005, suplai minyak dunia naik sebesar 1.64% per tahun. Jika trend tersebut terus berlanjut, tahun ini suplai minyak dunia seharusnya bertambah sebanyak 5 juta barel per hari. Namun, sejak tahun 2005, produksi minyak cenderung stabil, sehingga tidak ada kenaikan produksi yang signifikan.
Di saat yang sama, pemberian sanksi oleh Amerika terhadap Iran telah menyulitkan Iran untuk mengimpor BBM serta mengekspor minyak mereka. Menyikapi sanksi ini, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, dimana sekitar 17 juta barel minyak lewat setiap hari. Hal ini menimbulkan atmosfir yang panas di kawasan Timur Tengah. Selain itu, dunia berpotensi kehilangan produksi minyak dari Iran sebesar 2.4 juta barel tiap harinya. Lantas bagaimana dengan produksi minyak dari Indonesia?
Indonesia sendiri telah menjadi negara net importer minyak sejak tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi akibat turunnya tingkat produksi di ladang-ladang minyak yang sudah tua sementara proyek-proyek baru gagal untuk menggantikan peran mereka. Hal ini bersamaan dengan naiknya tingkat konsumsi BBM di Indonesia yang turut diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan sehingga terjadi disparitas antara suplai dan konsumsi. Saat ini, kandungan minyak bumi di Indonesia yang telah terbukti hanya sebesar 0.3% dari kandungan minyak bumi dunia. Sehingga sebagai importer minyak, Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas pasar minyak.
Dengan tidak naiknya tingkat produksi minyak yang dibarengi oleh naiknya tingkat konsumsi minyak, risiko akan berkurangnya produksi minyak dunia telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia secara signifikan.
Efek kenaikan harga minyak terhadap APBN
Dengan naiknya harga minyak dunia, pembeli BBM di negara negara yang menerapkan sistem floating harga penjualan bbm terkena dampak langsung, termasuk Indonesia, dimana harga pertamax mengalami kenaikan sesuai dengan market prices. Namun, selain pertamax, Indonesia juga menjual tipe BBM yang lain, yaitu premium dan solar. Untuk dua tipe BBM diatas, pemerintah memberikan subsidi sehingga mereka dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga keekonomisan. Hal inilah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak berdampak langsung bagi pemerintah.
Saat ini, harga keekonomisan bahan bakar minyak bertipe premium mencapai 8400/ liter dikarenakan harga minyak dunia yang tinggi. Terjadi penambahan penganggaran subsidi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga premium pada titik Rp 4.500,00/liter. Sehingga subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dianggarkan sebesar Rp 185,4 triliun di RAPN 2012. Ini jumlah yang terlampau besar, sehingga pemerintah mengusulkan pengurangan subsidi sebesar Rp 1.500,00/liter yang akan mengurangi penganggaran subsidi di RAPBN 2012 menjadi Rp 137,4 triliun.
Subsidi BBM di Indonesia secara garis besar mengikuti trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat setiap tahun. Di mana pada tahun 2008, subsidi BBM mencapai Rp 139,106 triliun. Lalu tahun 2009 sempat turun hingga Rp 45,039 triliun. Pada tahun 2010, tejadi kenaikan subsidi BBM menjadi Rp 82,351 triliun dan pada tahun 2011, subsidi BBM meningkat lagi menjadi Rp 129,723 triliun. Dengan harga minyak yang terus naik diimbangi dengan harga penjualan yang tidak naik, bukan tidak mungkin subsidi BBM tahun 2012 melebihi angka Rp 185,400 triliun.
Opportunity Cost Subsidi BBM
Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal sebuah prinsip yang sangat penting yaitu opportunity cost. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika menghadapi berbagai macam pilihan, cost sebuah pilihan adalah pilihan-pilihan lain yang tidak dipilih. Hal ini berbeda dengan accounting cost, yang berupa cost riil dari sebuah pilihan. Setiap tindakan memilih, nyatanya, tidak akan luput dari prinsip opportunity cost, baik disadari maupun tidak.
Dalam hal pemberian subsidi BBM, pemerintah juga menghadapi pilihan, apakah akan tetap menanggung subsidi yang besarnya dapat semakin menggelembung, atau menguranginya agar APBN tetap sehat. Oleh karena itu, pemerintah menghadapi trade-off.
Nyatanya, pemerintah telah mengambil pilihan untuk tidak mengurangi subsidi sampai enam bulan ke depan, sehingga harga BBM tetap akan dijual kepada masyarakat dengan harga sebelumnya, yakni Rp4.500,00 per liter. Lalu opportunity cost seperti apa yang dibayar pemerintah karena mengambil pilihan ini? Jawabannya jelas, pemerintah harus mengorbankan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, subsidi BBM pada tahun ini diperkirakan akan membengkak. Subsidi tersebut sejatinya dapat digunakan untuk membangun satu buah Jembatan Selat Sunda dan 18 buah Jembatan Suramadu (Surabaya Madura). Pembangunan infrastruktur seperti ini tentu jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Jembatan dapat menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terpisah, memacu perekonomian kedua daerah tersebut dengan biaya yang lebih murah. Sementara subsidi BBM akan habis seiring dengan habisnya bahan bakar tersebut.
Namun tidak bisa dipungkiri, apabila pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan menaikkan harga BBM, masyarakat menengah ke bawah akan terkena imbas karena terkereknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Tetapi apabila harga BBM tidak dinaikkan, seperti keputusan yang diambil saat ini, maka harus ada spending cuts yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghemat anggaran. Penghematan anggaran sendiri akan berdampak signifikan pada pembelanjaan-pembelanjaan yang dapat dilakukan negara. Selain itu, ketika surplus budget negara berkurang, maka national saving akan berkurang, interest rate akan naik, dan investasi akan turun. Hal ini akan mengurangi growth ekonomi negara dalam jangka panjang (Mankiw, 2012).
Hal yang juga jarang disadari oleh masyarakat adalah bahwa adanya subsidi terhadap finite energy seperti BBM telah mengakibatkan berkurangnya insentif untuk mencari alternatif energy yang bersifat renewable. Masyarakat seakan dimanjakan oleh harga BBM yang murah, sehingga pilihan renewable energy yang cenderung lebih mahal tidak menarik di mata masyarakat. Hal ini berdampak buruk dalam jangka panjang karena suplai finite energy akan terus berkurang dan suatu saat akan habis, sehingga perlu adanya diversifikasi energy.
Maka dapat dilihat bahwa kedua pilihan mengandung opportunity cost yang sama-sama menyentil kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah mengambil pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM. Otomatis pengorbanan anggaran untuk sektor-sektor penting lain harus dilakukan. Ternyata, membakar habis uang untuk berliter-liter bahan bakar non renewable sekarang masih dirasa lebih penting daripada menginvestasikan sebagian uang tersebut untuk perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan juga pemerataan pendidikan yang bermanfaat untuk puluhan tahun ke depan.
Akhir Polemik?
Dengan tidak berkurangnya subsidi BBM per 1 April 2012, maka dapat dipastikan bahwa pemerintah harus melakukan spending cuts secara besar besaran untuk dapat menanggung beban subsidi. Maka anggaran untuk beberapa sektor pun harus dikorbankan untuk menopang kepentingan jangka pendek rakyat Indonesia. Akan sangat disayangkan jika generasi Indonesia di masa mendatang tidak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang memadai akibat kebijakan ini.
Ke depannya, pemerintah diharapkan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Berlarut larutnya proses decision making telah menimbulkan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan tindakan-tindakan spekulatif yang berdampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, ekspektasi akan inflasi dapat memicu datangnya inflasi itu sendiri, sehingga ketidakpastian yang berlarut larut tersebut turut mendongkrak kenaikan harga. Dikhawatirkan ketika beberapa bulan ke depan isu kenaikan bbm muncul lagi, jika tidak ditangani dengan cepat, akan berpotensi menganggu jalannya perekonomian Indonesia. (MATG/NF)